information not only about recent accounting practices and recent accounting case and study but also management problems as a hole! exercises and solution about accounting (especially in indonesia)

Monday, November 20, 2006

Antara Teori dengan Realita Perpajakan







Antara Teori dengan Realita Perpajakan

Oleh : Dian Arief Wahyudi

Pendahuluan
Melihat Perkembangan perpajakan di Indonesia semakin hari semakin menunjukan peningkatan walaupun masih belum sesuai dengan target yang direncanakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan kewajiban pajak. Menurut saya itu adalah sesuatu hal yang wajar saja karena banyak masyarakat pula yang masih belum teredukasi mengenai perpajakan. Kita semua tahu bahwa yang melandasi perpajakan adalah undang - undang, undang - undang lainnya yang terkait dengan perpajakan dan azas serta teori. Apabila masyarakat diberikan edukasi secara terus menerus mengenai teori perpajakan mudah - mudahan masyarakatpun akan peduli dan sadar akan pentingnya pajak.

Teori Perpajakan.
Ada beberapa teori yang melandasi perpajakan yaitu :

Teori Asuransi
Teori ini sama halnya dengan cara kerja asuransi dimana didalam asuransi kita diwajibkan untuk membayar "premi" asuransi lalu pihak asuransi akan memberikan jaminan perlindungan dan keamanan. Ketika masyarakat memutuskan untuk tinggal disuatu wilayah maka pada saat itu pula masyarakat memutuskan untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan dari wilayah yang ditinggali. Bentuk pembayaran Pajak sama halnya dengan "Premi" yang kemudian menjadi kewajiban Pemerintah untuk melindungi Masyarakat.

Kenyataannya :
Jika dilihat dari teori asuransi tersebut maka sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya. Kenyataannya di Indonesia para aparat penegak hukum ataupun pemerintah sendiri masih kurang menunjukan perlindungan yang maksimal kepada rakyat. Hal ini pula yang menimbulkan para masyarakat tidak ingin membayar pajak, karena mereka masih beranggapan bahwa pemerintah belum memberikan fasilitas perlindungan dan keamanan kepada masyarakat. Ingat bahwa edukasi perlu didukung dengan praktik. Jika Aparat pajak terus - menerus melakukan kampanye perpajakan tanpa pembuktian perbaikan dalam memberikan fasilitas pelayanan kepada masyarakat maka sama saja dengan mengumbar janji tapi realisasi kosong.

Teori Kepentingan.
Teori ini berusaha menjelaskan bahwa pajak digunakan untuk melindungi kepentingan wajib pajak. Dalam arti lain bahwa apabila kepentingannya semakin besar sudah barang tentu kewajiban pajaknya menjadi lebih besar lagi. Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi kepentingan setiap wajib pajak baik itu dalam bentuk harta maupun jiwa masyarakatnya. Atas dasar teori ini maka sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi setiap aspek hidup masyarakatnya dimana kewajiban yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk tindakan perlindungan tersebut dibebani dalam bentuk pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat.

Kenyataannya :
Banyak masyarakat malah merasa bahwa kepentingannya tidak sama sekali dilindungi melainkan dirampas!. hal ini juga menyebabkan banyak kalangan masyarakat tidak ingin membayar pajak.

Teori Bakti.
Teori ini berusaha menjelaskan bahwa pembayaran kewajiban perpajakan wajib pajak menunjukan bahwa wajib pajak telah melakukan wujud kebaktian wajib pajak kepada negara karena Negara mempunyai tugas untuk menyelengarakan kepentingan rakyatnya.

Kenyataannya :
Memang negara indonesia sudah menunjukan banyak perbaikan, dilihat dari segala sektor memang sudah menunjukan kondisi yang sangat baik dan banyak analisis mangatakan bahwa akan menunujakan lebih baik lagi. tetapi dari lebih kurang 219 juta penduduk indonesia berapa yang memiliki kesadaran membayar pajak ? jawabnya sangat ironis, jumlahnya hanya sedikit sekali. apakah ini menunjukan bahwa rakyat indonesia telah berbakti kepada negara. Padahal jika kita telaah lebih dalam lagi maka terdapat hubungan antara pembayaran pajak dengan tingkat kesejahteraan rakyat.

Teori Gaya Pikul
Teori gaya pikul merupakan teori yang hampir sama dengan dengan azas ekonomi dalam perpajakan dan azas equality dalam perpajakan dimana teori ini berusaha menjelaskan bahwa kewajiban perpajakan akan muncul sesuai dengan besarnya pengorbanan atau pengeluaran yang dikeluarkan.

Kenyataannya :
Masih banyak masyarakat yang mengeluh dengan aparat pajak, karena banyak surat yang dilayangkan kepada masyarakat yang mengatakan bahwa mereka merupakan orang pribadi yang masuk kategori diwajibkan untuk membayar pajak dan perlu membuat NPWP. Banyak masyarakat mengeluh akan hal ini, karena banyak surat juga yang melayang ke rakyat yang miskin, yang tidak memiliki pekerjaan alias masih "nganggur".

Teori Gaya Beli
Teori ini mengatakan bahwa pembayaran pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk memelihara masyarakatnya.

Sunday, November 19, 2006

ANTARA AZAS, UNDANG - UNDANG DAN PAJAK





ANTARA AZAS, UNDANG - UNDANG DAN PAJAK

Oleh : Dian Arief Wahyudi


PENDAHULUAN

Seperti yang telah dijelaskan didalam definisi pajak, pajak merupakan "iuran rakyat yang ditentukan berdasarkan undang - undang", maka dari sepenggal definisi tersebut dalam membuat suatu aturan maka diperlukan adanya suatu azas yang berlaku dalam pembuatan undang - undang tersebut yang nantinya akan menjadi suatu sumber acuan dalam melakukan segala hal yang berhubungan dengan perpajakan.

Seperti yang banyak kalangan, seperti praktisi dan akademisi ketahui bahwa dalam pajak terdapat 4 asas yang sudah umum diketahui. Jika saudara melihat azas ini memang akan sangat mudah untuk dibaca tetapi proses untuk memahami dan mengerti azas - azas tersebut dan menghubungkannya dengan undang - undang serta meninjaunya kembali dalam segala macam tindakan perpajakan menjadi lebih penting, karena setiap tindakan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah (fiskus) ataupun wajib pajak selalu mengacu pada undang - undang perpajakan dimana setiap undang - undang perpajakan mengacu pada suatu azas.

Azas --------------> perundang - undangan ---------> tindakan yang terkait.


AZAS - AZAS DALAM PERPAJAKAN

Azas Equality


Maksudnya adalah pajak dilakukan secara adil dan merata. pajak harus adil dan pajak akan dikenakan oleh pihak - pihak yang memang wajib untuk membayar pajak dan mampu membayar pajak. Pajak tidak diwajibkan bagi mereka yang tidak mampu memabayar pajak. Tentu Segala hal mengenai perpajakan ini semua tentu sudah terdapat didalam undang - undang perpajakan ataupun undang - undang lain yang terkait dengan perpajakan. Adil disini juga mengacu pada konsep penerimaan dan pengorbanan. Sudah menjadi suatu pola pikir masyarakat bahwa jika kita membayar pajak kepada pemerintah maka pemerintah akan memberikan manfaat dari membayar pajak kepada wajib pajak yang membayar. Walaupun timbal balik tersebut tidak terjadi secara langsung.


Azas Certainty

Maksudnya adalah pajak dilakukan secara pasti, dan tidak sewenang - wenang. pajak bukan asumsi melainkan sesuatu yang pasti. (karena walaupun pajak merupakan kewajiban kepada negara, tetap saja asumsi wajib pajak mengatakan bahwa pajak adalah BEBAN dan diusahakan dapat ditekan seminim mungkin dan pasti serta tidak melanggar aturan) oleh sebab itu dengan azas ini diharapkan wajib pajak dapat mengetahui berapa besarnya pajak yang terhutang, dapat memperhitungkan besarnya pajak yang terhutang secara pasti, dapat membayarkan dan melaporkan pajak yang terhutang sebelum jatuh tempo.

Azas Convinience

Maksud dari Azas ini adalah wajib pajak membayar pajak tidak dalam dalam kondisi yang sulit membayar pajak dan juga diharapkan disaat yang paling tepat. bagi wajib pajak untuk membayarkan pajak. Lebih jelasnya ketika seorang karyawan memperoeh gaji dari suatu perusahaan maka pada saat itulah karyawan tersebut dipotong oleh pajak.

Azas Economic.

Maksud dari azas ini adalah pajak akan dikenakan semakin besar atau semakin kecil atau bahkan tidak perlu dikenakan pajak sesuai dengan keadaan ekonomi wajib pajak. Sudah merupakan kewajiban pajak oleh wajib pajak dikenakan pajak yang lebih besar apabila mereka memiliki penghasilan yang besar, begitu juga sebaliknya jika wajib pajak memiliki penghasilan yang kecil maka kewajiban pajaknya pun akan kecil, bahkan apabila suatu wajib pajak memang menurut undang - undang merupakan kategori yang tidak dikenakan pajak maka pihak tersebut tidak perlu membayar pajak.

Regards,

Dian Arief Wahyudi

--

Wednesday, November 15, 2006

dasar pajak yang sangat sederhana











Sejarah
Pajak sebenarnya sudah ada sejak jaman kerajaan dahulu. Perbedaannya para kerajaan meminta upeti kepada rakyatnya dengan alasan mereka menggunakan tanah diwilayah kerajaan dengan timbal balik jika mereka memberikan upeti tersebut kepada kerajaan maka pihak kerajaan pun akan memberikan pelayanaan keamanan.

Bagaimana dengan sekarang ?
Tentu dengan berubahnya zaman dan keadaan, masalah pajak pun ikut berubah. Sekarang pajak lebih memiliki fungsi dan asas tertentu serta Undang – undang yang mengatur masalah perpajakan. Pajak pada saat ini diatur didalam undang – undang yang dibuat oleh rakyat melalui perwakilannya.

Definisi
Pajak merupakan iuran rakyat yang sifatnya bisa dipaksakan berdasarkan ketentuan perundang – undangan, pajak diberikan kepada pemerintah dengan tidak menerima timbal balik secara langsung dari penerima iuran terhadap pemberi iuran pajak.

Penjelasan
Dari definisi paja tersebut diatas maka dapat disumpulkan pajak :
1. Pajak dikenakan berdasarkan peraturan perundang – undangan.
2. Pajak bisa dipaksakan (Maksudnya adalah apabila ada pelanggaran yang dilakukan didalam perpajakan maka bisa dikenakan sanksi).
3. Pajak merupakan salah satu pendapatan Negara untuk membiaya pengeluaran – pengeluaran pemerintah baik oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.
4. Pajak dikelola oleh pemerintah bukan dikelola oleh pihak swasta dan tidak diperbolehkan untuk mencari keuntungan.

Pajak Lainnya :
Retribusi
Retribusi juga merupakan suatu pajak, perbedaannya adalah retribusi dilakukan pada daerah tertentu dan biasanya pihak yang memberikan iuran akan merasakan pelayanan jasa secara langsung (Ada timbal balik langsung). Contoh : Karcis Tol

Fungsi Pajak :
Apa sich fungsi pajak ? buat apa kita bayar pajak ?
Pajak memiliki beberapa fungsi yaitu :
  • Fungsi Penerimaan :
Pajak memiliki fungsi sebagai pendapatan Negara untuk membiaya pengeluaran – pengeluaran pemerintah.
  • Fungsi Mengatur :
Pajak memiliki fungsi untuk mengatur suatu hal. Contoh: untuk menekan angka kematian Rakyat Indonesia terhadap kanker dan jantung. Maka pemerintah membuat kebijakan pengenaan pajak yang lebih besar terhadap bisnis atau industri rokok. Akibatnya Rokok akan menjadi sangat mahal karena pajak. Jika rokok mahal maka rakyat Indonesia tidak akan membeli rokok, mereka akan berpikir untuk membeli yang lain. (Ini hanya contoh dalam praktiknya pemerintah malah memberikan insentif besar – besaran pada industri seperti ini, karena industri tersebut akan menarik tenaga kerja yang banyak sehingga mengurangi pengangguran -> jika tenaga kerja banyak maka pemerintah akan mendapatkan pendapatan yang lebih dari pajak penghasilan GAJI).

  • Fungsi Redistribusi :
Pajak secara adil dan merata diseluruh lapisan masyarakat.
  • Fungsi Demokrasi
Fungsi ini mengatur bahwa Pajak diberlakukan secara adil dalam hal pelayanan secara merata (kita bayar pajak untuk dapet fasilitas telpon umum, sekolah gratis, dll). Istilah lainnya adalah jika kita bayar pajak maka anda berhak mendapatkan pelayanan jasa.

Perusahaan Perseorangan (Sole Proprietorship)























Perusahaan Perseorangan (Sole Proprietorship)

Oleh : Dian Arief Wahyudi


Pendahuluan :
Salah satu jenis perusahaan adalah perusahaan Perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah suatu jenis usaha yang dijalankan oleh satu orang pemilik dan merupakan suatu jenis usaha yang paling sederhana dan tidak kompleks.

Bagi mereka yang ingin menjalankan suatu usaha dengan modal yang kecil dan tidak ingin dipusingkan dengan birokrasi hukum maka pengusaha tersebut mengambil keputusan yang tepat untuk menjalankan usahanya dalam jenis perusahaan ini.

Perseorangan berarti suatu usaha yang dijalankan oleh satu orang pemilik yang berarti setiap tindakan yang berhubungan dengan perusahaan tersebut menjadi tindakan yang harus ditanggung jawabkan kepada pemiliknya (dalam arti antara perseorangan dengan pemilik tanggung jawabnya tidak dipisahkan).

Setiap tindakan legal maupun ilegal menjadi tanggung jawab pemiliknya juga.
Contoh : Apabila perseorangan mengalami sengketa atas hutang atau mungkin perseorangan tidak bisa membayar hutang maka masalah tersebut menjadi tanggung jawab pemilik juga.

Kesimpulan :
Perseorangan = Pemilik

Kelebihan :

* Perseorangan tidak dikenakan pajak perusahaan seperti halnya PT atau Partnership (Firma).

* dalam melakukan pengelolaan perusahaan, pemilik juga menjadi bagian dari manajemen sehingga pengendalian internal tidak terlalu kompleks dan mudah diawasi oleh pemilik langsung.

* Biaya yang rendah dalam pengelolaan, karena karyawan yang bekerja didalam perseorangan adalah si pemilik usaha.

* Tidak memalui proses administrasi hukum yang terlalu kompleks, biasanya hanya sampai akte notaris, dan surat keterangan domisili dari kelurahan saja. tidak perlu melalui proses pembuatan SIUP, atau TDP ataupun hingga membutuhkan surat keputusan dari Menkeh dan HAM.

* Proses pembentukan yang sangat cepat.

* Apabila dalam bisnis perseorangan terjadi kerugian maka kompensasi kerugian dapat dimasukan dalam perhitungan pajak penghasilan pemilik.

Kekurangan :

* Seperti yang saya telah sebutkan diatas, bahwa perseorangan dengan pemilik memiliki tanggung jawab yang sama atas setiap tindakan yang dilakukan oleh perseorangan tersebut. Jadi kalo ada tuntuan hukum maka yang menanggung tuntuan tersebut adalah si pemilik.

* Karena si pemilik menjadi satu kesatuan dengan perseorangan maka, pemilik diwajibkan memiliki NPWP. dimana apabila ada penghasilan dari perseorangan (perusahaan) maka pajak penghasilan dari penghasilan tersebut di tanggung oleh sipemilik.

Disclaimer
Referensi :

http://en.wikipedia.org/wiki/Sole_Proprietorship

What Is the Sarbanes-Oxley Act?


What Is the Sarbanes-Oxley Act?


The Sarbanes-Oxley Act was created to protect investors from corporate accounting fraud. Named after its sponsors, Sarbanes and Oxley, it is variously referred to as "SOX" and "Sarbox," but its official name is the Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002. It is considered by many to be the biggest overhaul of U.S. securities regulations since the New Deal.

The year 2001 saw the largest and most spectacular bankruptcy in American history: the Enron debacle. The collapses of Tyco and WorldCom were not far behind, and hundreds of thousands of investors lost millions upon millions of dollars. Investor confidence was badly shaken, and this spurred Congress to improve the accuracy and reliability of corporate disclosures.

Here are the major provisions of the act:

* CEOs and CFOs are held responsible for their companies’ financial reports
* Executive officers and directors may not solicit or accept loans from their companies
* Insider trades are reported more quickly
* Insider trades are prohibited during pension-fund blackout periods
* Mandatory disclosure of CEO and CFO compensation and profits
* Mandatory internal audits and review and certification of those audits by outside auditors
* Criminal and civil penalties for securities violations
* Longer jail sentences and larger fines for executives who intentionally misstate financial statements
* Audit firms may no longer provide actuarial, legal, or consulting services to firms they audit
Related Articles
o What IRS ID Do I Need for My Business?
o Where Can I Find Information About Business Licenses I May Need for My Business?
o Business Licenses for Small Businesses

View all related articles ≫
* Publicly traded companies must establish internal financial controls and have those controls audited annually

This last provision is of concern primarily for large companies, and is commonly referred to as SOX 404 compliance. It requires publicly traded companies to institute comprehensive internal controls on their finances, as well as have their policies regularly reviewed by outside firms. While this might not affect your small business, it is having a significant impact on big ones: Companies with revenues of more than $5 billion are spending an average of $4.3 million just to achieve SOX 404 compliance!

So unless you are planning on taking your small company public very soon, Sarbanes-Oxley probably won't have any repercussions for your business. However, if you're an investor, SOX might allow you to sleep a little easier.

In addition, make sure to read these articles:

* What IRS ID Do I Need for My Business?
* Where Can I Find Information About Business Licenses I May Need for My Business?
* Business Licenses for Small Businesses
* Small-Business Challenge: Complying with Regulatory and Legal Issues
* What Is the Small Business Regulatory Enforcement Fairness Act (SBREFA)?





























Saya ambil ini dari milis hukum online




To : Mbak/mas sifera? (yang aktif bertanya pada forum ini) :-)

Saya coba membantu pertannyaan seputar pengurusan CV:

1. Q: dimana untuk mengurusnya?

A: ke kantor Notaris setempat untuk dibuatkan akta pendirian dan pengurusan
registrasi bisnis lainnya (pendaftaran akta, NPWP, TDP dan SIUP)

2. Q: kira-kira, berapa biayanya?

A: Biaya-nya tidak ada yang standar tergantung Notaris ybs. Supaya tidak
rugi :-) dapat menanyakan 2 (dua) atau lebih kantor Notaris tanya2 biaya.

3. Q: apa saja yang diperlukan? (persyaratannya)

A: Persyaratan : foto copy KTP 2 (dua) orang atau lebih;

Untuk menjalankan usaha software house pada dasarnya dapat menggunakan PT,
CV atau UD. Perbedaan secara singkat antara PT, CV dan UD ada pada dasar
hukum masing2 PT, CV atau UD yang berbeda. Sebaiknya memperhatikan:

1. Kemampuan modal awal;

2. Keuntungan dan kerugian penggunaan PT, CV atau UD untuk proses tender
atau pekerjaan;

Untuk lebih lanjut sebaiknya berkonsultasi dengan kantor notaris atau
advokat terdekat.

Thursday, July 06, 2006

A Story About Management No. 011

- Fifth Important Lesson - Giving When it Counts

Many years ago, when I worked as a volunteer at a

hospital, I got to know a little girl named Liz who

was suffering from a rare & serious disease. Her only

chance of recovery appeared to be a blood

transfusion from her 5-year old brother, who had

miraculously survived the same disease and had

developed the antibodies needed to combat the

illness. The doctor explained the situation to her

little brother, and asked the little boy if he would

be willing to give his blood to his sister.

I saw him hesitate for only a moment before taking a

deep breath and saying, "Yes I'll do it if it will

save her." As the transfusion progressed, he lay in

bed next to his sister and smiled, as we all did,

seeing the color returning to her cheek. Then his

face grew pale and his smile faded.

He looked up at the doctor and asked with a

trembling voice, "Will I start to die right away

Being young, the little boy had misunderstood the

doctor; he thought he was going to have to give his

sister all of his blood in order to save her

A Story About Management No.010

Third Important Lesson - Always remember those who serve.


In the days when an ice cream sundae cost much less,
a 10-year-old boy entered a hotel coffee shop and
sat at a table. A waitress put a glass of water in
front of him.

"How much is an ice cream sundae?" he asked.

"Fifty cents," replied the waitress.

The little boy pulled is hand out of his pocket and
studied the coins in it.

"Well, how much is a plain dish of ice cream?" he inquired.

By now more people were waiting for a table and the
waitress was growing impatient.

"Thirty-five cents," she brusquely replied.

The little boy again counted his coins.

"I'll have the plain ice cream," he said.

The waitress brought the ice cream, put the bill on
the table and walked away. The boy finished the ice
cream, paid the cashier and left. When the waitress
came back, she began to cry as she wiped down the
table. There, placed neatly beside the empty dish,
were two nickels and five pennies..

You see, he couldn't have the sundae, because he had
to have enough left to leave her a tip.

- Fourth Important Lesson. - The obstacle in Our Path.

In ancient times, a King had a boulder placed on a

roadway. Then he hid himself and watched to see if

anyone would remove the huge rock. Some of the

king's wealthiest merchants and courtiers came by

and simply walked around it. Many loudly blamed the

King for not keeping the roads clear, but none did

anything about getting the stone out of the way.

Then a peasant came along carrying a load of

vegetables. Upon approaching the boulder, the

peasant laid down his burden and tried to move the

stone to the side of the road. After much pushing

and straining, he finally succeeded. After the

peasant picked up his load of vegetables, he noticed

a purse lying in the road where the boulder had

been. The purse contained many gold coins and a note

from the King indicating that the gold was for the

person who removed the boulder from the roadway. The

peasant learned what many of us never understand!

Every obstacle presents an opportunity to improve our condition.

A Story about Management No.08

In the days when an ice cream sundae cost much less,
a 10-year-old boy entered a hotel coffee shop and
sat at a table. A waitress put a glass of water in
front of him.

"How much is an ice cream sundae?" he asked.

"Fifty cents," replied the waitress.

The little boy pulled is hand out of his pocket and
studied the coins in it.

"Well, how much is a plain dish of ice cream?" he inquired.

By now more people were waiting for a table and the
waitress was growing impatient.

"Thirty-five cents," she brusquely replied.

The little boy again counted his coins.

"I'll have the plain ice cream," he said.

The waitress brought the ice cream, put the bill on
the table and walked away. The boy finished the ice
cream, paid the cashier and left. When the waitress
came back, she began to cry as she wiped down the
table. There, placed neatly beside the empty dish,
were two nickels and five pennies..

You see, he couldn't have the sundae, because he had
to have enough left to leave her a tip.

A Story About Management No.08

- Second Important Lesson - Pickup in the Rain

One night, at11:30 p.m., an older African American

woman was standing on the side of an Alabama highway

trying to endure a lashing rainstorm. Her car had

broken down and she desperately needed a ride.

Soaking wet, she decided to flag down the next car.

A young white man stopped to help her, generally

unheard of in those conflict-filled 1960s. The man

took her to safety, helped her get assistance, and

put her into a taxicab.

She seemed to be in a big hurry, but wrote down his

address and thanked him. Seven days went by and a

knock came on the man's door. To his surprise, a

giant console color TV was delivered to his home. A

special note was attached..

It read:
"Thank you so much for assisting me on the highway

the other night. The rain drenched not only my

clothes, but also my spirits. Then you came along.

Because of you, I was able to make it to my dying

husband's bedside just before he passed away... God

bless you for helping me and unselfishly serving

others."

Sincerely,
Mrs. Nat King Cole.

A Story About Management No.07

LESSON 07

1 - First Important Lesson - Cleaning Lady.

During my second month of college, our professor
gave us a pop quiz. I was a conscientious student
and had breezed through the questions until I read
the last one:

"What is the first name of the woman who cleans the school?"
Surely this was some kind of joke. I had seen the
cleaning woman several times. She was tall,
dark-haired and in her 50s, but how would I know her name?


I handed in my paper, leaving the last question
blank. Just before class ended, one student asked if
the last question would count toward our quiz grade.


"Absolutely," said the professor. "In your careers,
you will meet many people. All are significant. They
deserve your attention and care, even if all you do
is smile and say "hello."


I've never forgotten that lesson. I also learned her
name was Dorothy.

A Story About Management No. 06

LESSON 6
Training For Upper Management

A ranch owner walks into a cafe with a shotgun in one hand pulling a male buffalo with the other and says to the waiter, "Give me a coffee."

The waiter says, "Sure, coming right up!" He gets the ranch owner a tall mug of coffee. After drinking the coffee down in one gulp, he turns and blasts the buffalo with the shotgun, then just walks out.

The next morning the man returns. He has his shotgun in one hand pulling another male buffalo with the other. He walks up to the counter and says to the waiter, "Give me a coffee."

The waiter says, "Whoa, man! We're still cleaning up your mess from yesterday. What the heck was all that about, anyway?"

The man smiles and proudly says, "I am training upper management. Come in, drink coffee, shoot the bull, leave mess for others to clean up, disappear for rest of day."

MORAL OF THIS STORY :
" problems comes up very fast, think fast to solve it, make alternative solution, act, decide quickly, or your management will end up handling new problems that comes up agan, and again, but the last problems haven't yet solved"

A Story About Management No. 05

LESSON 5
The organs of the body were having a meeting, trying to decide
who was In charge. Each organ took a turn to speak up:
Brain......... I should be in charge because I run all body functions.
Blood........ I should be in charge because I circulate oxygen for the
brain.
Stomach... I should be in charge because I process food to the brain.
Legs......... I should be in charge because I take the brain where it
wants to go.
Eyes......... I should be in charge because I let the brain see where
it's going.
Asshole.....I should be in charge because I get rid of your waste. All
the other parts laughed so hard and this made the asshole very mad.
To prove his point, the asshole immediately slammed tightly closed and
stayed that way for 6 days, refusing to rid the body of any waste
whatsoever.
Day 1 - Brain got a terrible headache and cried out for relief
Day 2 - Stomach got bloated and began to ache terribly
Day 3 - Legs got cramps and became unstable
Day 4 - Eyes became watery and vision became blurred
Day 5 - Blood became toxic and poisoned the body
Day 6 -The other organs agreed to let the asshole be in charge.

MORAL OF THE STORY: "NO MATTER WHO YOU ARE, OR HOW IMPORTANT YOU THINK
YOU ARE, YOU WILL FIND THAT IT IS ALWAYS THE ASSHOLE THAT IS IN CHARGE"

A Story About Management No. 04

LESSON 4
There were these 4 guys, a Russian, a German, an American and
a French, who found this small genie bottle. When they rubbed the
bottle, a genie appeared. Thankful that the 4 guys had released him out
of the
bottle,
He said, "Next to you all are 4 swimming pools, I will give each of you
A wish. When you run towards the pool and jump, you shout what you want
the pool of water to become, then your wish will come true."

The French wanted to start. He ran towards the pool, jumped and
shouted,"WINE".

The pool immediately changed into a pool of wine. The Frenchman was so
happy swimming and drinking from the pool.

Next is the Russian's turn, he did the same and shouted, "VODKA" and
immersed himself into a pool of vodka.

The German was next and he jumped and shouted, "BEER". He was so
contented with his beer pool.

The last is the American. He was running towards the pool when suddenly
He steps on a banana peel. He slipped towards the pool and shouted,
"SHIT!!!!!!!........."

MORAL OF THE STORY IS: "THINK TWICE BEFORE YOU SAY SOMETHING, BECAUSE
SOMETIMES ACCIDENTS DO HAPPEN"

A Story about Management No. 03

LESSON 3
An American and a Japanese were sitting on the plane on the
way to LA When the American turned to the Japanese and asked, "What kind
of -ese
are you?"
The Japanese confused, replied, "Sorry but I don't understand what you
mean."
The American repeated, "What kind of -ese are you?"
Again, the Japanese was confused over he question.
The American, now irritated, then yelled, "What kind of -ese are you ...
Are you a Chinese, Japanese, Vietnamese!, etc......???"
The Japanese then replied, "Oh, I am a Japanese."
A while later the Japanese turned to the American and asked What kind Of
key' was he.
The American, frustrated, yelled, "What do you mean what kind of -kee'am I
?!"
The Japanese said, "Are you a Yankee, donkee, or monkee?"

MORAL OF THE STORY IS: "NEVER INSULT ANYONE"

A story about Managemt No. 02

LESSON 2
Standing in front of a shredder with a piece of paper in his
hand,
"Listen," said the CEO, "this is a very sensitive and important
document, and my secretary has left. Can you make this thing work?"
"Certainly," said the young executive.
He turned the machine on, inserted the paper, and pressed the start
button.
"Excellent, excellent!" said the CEO as his paper disappeared inside the
shredder machine. "I just need one copy."

MORAL OF THE STORY IS: "NEVER, NEVER ASSUME THAT YOUR BOSS KNOWS
EVERYTHING"

A story About Management No. 01

LESSON 1

A junior manager, a senior manager and their boss are on their
way to a meeting. On their way through a park, they come across a wonder
lamp. They rub the lamp and a ghost appears.
The ghost says, "Normally, one is granted three wishes but as you are
three, I will allow one wish each"
So the eager senior manager shouted, "I want the first wish. I want to
be in the Bahamas, on a fast boat and have no worries." Pfufffff. and he
was
gone.
Now the junior manager could not keep quiet and shouted "I want to be In
Florida with beautiful girls, plenty of food and cocktails." Pfufffff.
and he was also gone.
The boss calmly said, "I want these two idiots back in the office after
lunch at 12.35pm."

MORAL OF THE STORY IS: "ALWAYS ALLOW THE BOSS TO SPEAK FIRST"

Company Going Concern

Dalam ilmu akuntansi, perusahaan merupakan suatu entitas ekonomi yang berdiri sendiri yang berbeda dari pemiliknya. Entitas ekonomi ini dianggap akan terus beroperasi secara berkesinambungan untuk sutau masa yang tidak tertentu yang melebihi satu periode akuntansi (going concern). Kondisi ini mengakibatkan perusahaan melakukan pencatatan dengan basis akrual (accrual basis).
Asumsi going concern adalah salah satu asumsi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan. Asumsi ini mengharuskan perusahaan secara operasional memliki kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya (going concern). Hal ini adalah syarat suatu laporan keuangan disusun dengan menggunakan dasar akrual. Jika suatu entitas bisnis tidak memiliki kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka laporan keuangan entitas tersebut wajib disusun berdasarkan asumsi likuidasi dengan basis nilai realisasi.
・スPenghakiman terhadap akuntan publik sering dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah dengan melihat kondisi bangkrut tidaknya perusahaan yang diaudit. Sederetan kasus seperti Bank Suma, Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI), Bank Global dan lain-lain sepertinya mengindikasikan hal tersebut. Pada kasus-kasus tersebut, masyarakat cenderung melihat dari sisi bangkrutnya perusahaan sebagai indikasi kelalaian akuntan publik. Jika perusahaan perusahaan bangkrut, masyarakat tidak lagi menilai akuntan publik dari sisi apakah akuntan publik sebagai auditor eksternal telah menerapkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dengan benar atau tidak. Sehingga saat ini nasib akuntan publik sepertinya dipertaruhkan pada jatuh bangun bisnis perusahaan kliennya.
Akuntan Publik sebagai auditor eksternal seharusnya ・スdihakimi・ス dengan menggunakan SPAP, bukan dengan melihat jatuh bangunnya suatu perusahaan yang diaudit. Akuntan Publik sebagai auditor eksternal bukanlah ・スmanusia setengah dewa・ス yang mampu memastikan bahwa perusahaan yang diauditnya tidak akan collaps dalam waktu dekat. Kasus pengembalian BLBI yang macet oleh bank-bank yang sebelumnya diberikan pendapat wajar tanpa pengecualian, adalah salah satu contoh dari banyak kasus dimana auditor eksternal dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab penuh atau bahkan lebih bertanggungjawab daripada manajemen perusahaan itu sendiri apabila perusahaan yang diaudit kemudian mengalami pailit. Kesalahan persepsi seperti ini acapkali timbul sebagai konsekuensi kurang terbukanya akuntan publik kepada masyarakat mengenai pekerjaan dan profesinya.

Oleh :

Marisi P. Purba.

Thursday, May 04, 2006

PPN membangun sendiri

Ketentuan Khusus
1. Apakah yang dimaksud dengan kegiatan membangun sendiri dan apakah atas kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN? Kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun sendiri bangunan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas bangunan 200 m2 atau lebih. Atas kegiatan membangun sendiri tersebut dikenakan PPN.
2. Bagaimanakah cara penghitungan, saat dan tempat terutang PPN atas kegiatan membangun sendiri? - PPN yang terutang dan disetor ke kas negara = 10% x 40% x jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan setiap bulannya - Saat terutangnya PPN adalah pada saat mulai dilaksanakannya pembangunan (menggali fondasi, memasang tiang pancang, dan lain-lain) - Tempat pajak terutang adalah di tempat bangunan didirikan.
3. Apakah atas kegiatan membangun sendiri PPN terutang yang telah disetor harus dilaporkan? Bila ya kemana? PPN atas kegiatan membangun sendiri yang telah disetor harus dilaporkan dengan cara sebagai berikut : - bagi pengusaha (OP atau Badan) yang bukan Pengusaha Kena Pajak melaporkan bukti setoran pajak (Surat Setoran Pajak) ke Kantor Pelayanan Pajak lokasi bangunan didirikan. - Sedangkan bagi PKP dapat dilaporkan di Kantor Pelayanan Pajak ditempat PKP dikukuhkan melalui SPT Masa PPN setiap Masa Pajak pelaksanaan kegiatan membangun sendiri
4. Bagaimana penghitungan PPN atas pengusaha emas? Penghitungan PPN atas pengusaha emas, yaitu: a. Orang Pribadi => Dapat menggunakan DPP Nilai Lain sebagai DPP PPN. => PPN yang terutang adalah sebesar 10% x harga jual emas perhiasan => PPN yang harus disetor = 10% x 20% x jml slrh penyerahan emas => PM tidak dapat dikreditkan
b. Badan => menggunakan DPP sebesar harga jual => PPN yang terutang 10% x harga jual => PPN disetor = PK – PM => PM dapat dikreditkan
1. Bagaimanakah penghitungan PPN atas pengusaha pedagang eceran? Penghitungan PPN atas pengusaha pedagang eceran, yaitu: a. Pedagang Eceran Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto => PK = 10% x jml peredaran dan atau penerimaan bruto => PPN disetor = 20% x PK => PM yang dapat dikreditkan= 80% x PK
b. Pedagang Eceran Selain Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto => PK menggunakan DPP sebesar harga jual => PPN terutang sebesar 10% x harga jual => PPN disetor = PK - PM => PM dapat dikreditkan
1. Bagaimana perlakuan PPN atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum? Atas penyerahan Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum : a. terutang PPN, jika : Jasa yang disediakan oleh instansi pemerintah yang juga dapat dilakukan oleh bentuk usaha lain, sepanjang tidak termasuk jasa yang tidak dikenakan atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai ketentuan yang berlaku
b. tidak terutang PPN, jika : Semua jenis jasa yang berasal dari semua kegiatan pelayanan yang hanya bisa dilakukan oleh instansi pemerintah meliputi Departemen dan Lembaga Non Departemen dan tidak dapat dilakukan oleh bentuk usaha lain.
1. Bagaimana perlakuan PPN atas penyerahan jasa di bidang tenaga kerja? Perlakuan PPN atas penyerahan jasa di bidang tenaga kerja: a. tidak terutang PPN Penyerahan jasa di bidang tenaga kerja meliputi : Jasa tenaga kerja, Jasa penyediaan tenaga kerja, dan Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja. b. terutang PPN Jasa penyediaan tenaga kerja yang dilakukan oleh Pengusaha di mana : - Pengusaha penyedia tenaga kerja melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan sejenisnya kepada tenaga kerja; atau - Pengusaha penyedia tenaga kerja bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut. - Tenaga kerja dimaksud termasuk dalam struktur kepegawaian pemberi jasa tenaga kerja.
2. Bagaimanakah perlakuan PPN atas penyerahan jasa penyelenggaraan kegiatan? Penyerahan jasa penyelenggaraan kegiatan adalah : a. Jasa Penyelenggara Kegiatan (Event Organizer) adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pengusaha Jasa Penyelenggara Kegiatan antara lain meliputi kegiatan-kegiatan seperti penyelenggaraan pameran, pameran konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lainnya yang memanfaatkan Jasa Penyelenggara Kegiatan termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan-kegiatan tersebut baik atas permintaan dari Pengguna Jasa Penyelenggara Kegiatan maupun diselenggarakan sendiri oleh Pengusaha Jasa Penyelenggara Kegiatan; b. Kegiatan lainnya adalah kegiatan-kegiatan lain dalam bentuk apapun yang memanfaatkan Jasa Event Organizer seperti talk show, penarikan undian, fashion show, ajang lomba, dan sejenisnya; atau c. Kegiatan-kegiatan yang mendukung terselenggaranya suatu kegiatan adalah suatu kegiatan baik sebelum, sesudah atau pada saat terselenggaranya kegiatan seperti pemesanan gedung, penyediaan ruangan, persiapan interior, penyediaan sound system, penyediaan penari latar, dan sebagainya yang memanfaatkan Jasa Penyelenggara Kegiatan.
Atas penyerahan Jasa Penyelenggara Kegiatan di dalam Daerah Pabean dan atas pemanfaatan Jasa Penyelenggara Kegiatan yang berasal dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Jasa Penyelenggara Kegiatan adalah meliputi : a. biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Pengusaha Jasa Penyelenggara Kegiatan kepada Pengguna Jasa Penyelenggara Kegiatan; b. imbalan yang diperoleh dari kegiatan tersebut termasuk bagi hasil; dan c. biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Pengusaha Jasa Penyelenggara Kegiatan kepada Pengguna Jasa Penyelenggara Kegiatan karena pembatalan pemesanan kegiatan oleh Pengguna Jasa Penyelenggara Kegiatan.
1. Bagaimana fasilitas PPN dan PPnBM? atas Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri? Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, mendapat fasilitas PPN dan PPn? BM tidak dipungut yang dilakukan oleh Kontraktor Utama. Dalam hal proyek tersebut didanai sebagian oleh dana APBN/APBD/lainnya dan sebagian lagi oleh pinjaman luar negeri/hibah, maka fasilitas tersebut hanya berlaku atas bagian Proyek Pemerintah yang dananya dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar negeri.
Apabila kontraktor utama meminta kontraktor lain untuk melakukan sebagian atau seluruh pekerjaan proyek pemerintah tersebut maka atas penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh kontraktor lain kepada kontraktor utama tidak diberikan fasilitas sehingga PPN yang terutang tetap dipungut.
PPN dan PPnBM? yang tidak dipungut, yaitu: a. Impor Barang Kena Pajak (BKP); b. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean; c. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean; d. Penyerahan BKP dan/atau JKP.
Atas PPN dan PPnBM? yang tidak dipungut sehubungan dengan impor oleh Kontraktor Utama tidak perlu dibuatkan Surat Setoran Pajak.
Atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang tidak dipungut tersebut, Kontraktor Utama wajib membuat Faktur Pajak yang dibubuhi cap "PPN dan PPn? BM tidak dipungut"
1. Bagaimana perlakuan PPN atas penyerahan jasa keagenan tiket kepada perusahaan penerbangan? Perlakuan PPN atas penyerahan jasa keagenan tiket kepada perusahaan penerbangan: a. PPN terutang adalah 10% x DPP. b. Dasar Pengenaan Pajak atas jasa keagenan adalah jumlah imbalan jasa keagenan yang diterima atau seharusnya diterima oleh perusahaan jasa keagenan. c. Yang bertanggung jawab atas pemungutan PPN terutang atas penyerahan jasa keagenan adalah : - Atas penyerahan jasa keagenan oleh perusahaan jasa keagenan kepada Pemungut PPN (Badan-badan Tertentu dan Bendaharawan Pemerintah serta KPKN), pajak yang terutang dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Pemungut PPN. - Atas penyerahan jasa keagenan oleh Pemungut PPN kepada Pemungut PPN, pajak yang terutang dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Pemungut PPN yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak. - Atas penyerahan jasa keagenan kepada perusahaan angkutan yang bukan Pemungut PPN, pajak yang terutang dipungut, disetor dan dilaporkan oleh perusahaan jasa keagenan.
Namun sejak tanggal 24 Desember 2003 dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003, Badan-badan tertentu bukan lagi merupakan Pemungut PPN. Sehingga hanya KPKN dan Bendaharawan Pemerintah saja sebagai Pemungut PPN.
1. Bagaimana perlakuan PPN atas Jasa Boga (Catering)? Dan Apa yang dimaksud dengan objek pajak restoran dan jasa boga? a. Atas penyerahan Jasa Boga (Catering) dikenakan PPN. DPP atas penyerahan jasa boga atau katering adalah sebesar semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Pengusaha Jasa Boga atau Katering. Dengan demikian, PPN terutang atas penyerahan jasa boga atau katering 10% x DPP. b. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Tidak termasuk Pelayanan usaha jasa boga atau katering. c. Objek Jasa Boga atau Katering adalah penyediaan makanan dan atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis. d. Keperluan tertentu adalah : - pesta, resepsi, atau perayaan; - perjamuan; - rapat atau pertemuan; - makan karyawan pada instansi Pemerintah atau Badan Usaha Pemerintah, perusahaan swasta maupun perusahaan perseorangan; - makan untuk pelanggan perseorangan; - perlombaan atau pertandingan; atau - acara-acara lain yang sejenis.
2. Bagaimana perlakuan PPN atas service charge dalam rangka kegiatan persewaan ruangan? a. Atas service charge dalam rangka kegiatan persewaan ruangan dikenakan PPN. Ada (2) dua elemen utama dalam kegiatan jasa persewaan ruangan yaitu sewa dan service charge. b. Service charge adalah balas jasa yang menyebabkan ruangan yang disewa tersebut dapat dihuni sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh penyewa. Service charge dapat terdiri dari biaya listrik, air, keamanan, kebersihan dan biaya administrasi. c. Dasar Pengenaan Pajak atas service charge dalam rangka kegiatan persewaan ruangan sejak tanggal 3 Juni 2003 (Faktur Pajak Standar yang dibuat/diterbitkan setelah 3 Juni 2003) adalah sebesar nilai penggantian, yakni sebesar nilai tagihan service charge yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa. d. PPN Terutang adalah 10% x DPP.
3. Bagaimana perlakuan PPN atas kegiatan freight forwarding? a. Atas kegiatan freight forwarding dikenakan PPN. b. Freight Forwarding (Jasa Pengurusan Transportasi) adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut dan atau udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya. c. Dasar Pengenaan Pajak : Dalam hal dokumen-dokumen pabean (dokumen) untuk menagih biaya freight dan biaya lainnya dari shipping line atau airline atau supplier dibuat langsung atas nama - Penerima jasa (konsumen perusahaan forwarder), maka biaya freight dan biaya lainnya dapat dikurangkan dari Dasar Pengenaan Pajak, karena dianggap sebagai reimbursement; atau - Pemberi jasa (perusahaan forwader) dan bukan atas nama penerima jasa (konsumen perusahaan forwarder), maka biaya freight dan biaya lainnya tidak dapat dianggap sebagai reimbursement, sehingga merupakan bagian dari Dasar Pengenaan Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
4. Apabila Instansi Pemerintah memberikan Jasa Kena Pajak kepada Instansi Pemerintah Lainnya apakah PPN yang terutang harus dipungut oleh Instansi Pemerintah yang melakukan penyerahan? Atas penyerahan JKP oleh Instansi Pemerintah kepada Instansi Pemerintah Lainnya yang pembayarannya melalui KPKN atau Bendaharawan Pemerintah tidak dipungut PPN sepanjang : - pembayaran tersebut berasal dari APBN atau APBD; dan - Instansi Pemerintah yang menyerahkan JKP memasukkan pembayaran yang diterima ke dalam mata anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Instansi Pemerintah tersebut.
5. Bagaimana perlakuan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari Luar Daerah Pabean ? Perlakuan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari Luar Daerah Pabean: a. Atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh orang pribadi (Non-PKP) atau badan (PKP) dikenakan PPN. b. PPN yang terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar Daerah Pabean dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean, pada saat dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar Daerah Pabean. c. PPN yang dipungut harus disetorkan seluruhnya ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemungutan dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama dengan bulan penyetoran.
6. Apakah atas penyerahan aktiva berupa tanah/bangunan yang diperoleh sebelum berlakunya UU PPN Tahun 1984 atau dibeli dari non-PKP? Perlakuan PPN atas aktiva berupa tanah/bangunan yang diperoleh sebelum berlakunya UU PPN Tahun 1984 atau dibeli dari non-PKP a. Atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Pasal 16D Undang-undang No. 18 Tahun 2000 (UU PPN). b. Dengan demikian, atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, tidak terutang PPN apabila : - Atas penyerahan aktiva tersebut dilakukan oleh bukan PKP; atau - Pajak Masukan pada waktu perolehan aktiva tersebut tidak dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) UU PPN atau aktiva tersebut diperoleh sebelum berlakunya Undang-undang PPN 1984 (sebelum 1 April 1985), sepanjang selama memiliki aktiva tersebut tidak ada PPN yang dibayar dikreditkan sebagai Pajak Masukan (misalnya dalam rangka perawatan, perbaikan dari kerusakan, renovasi dll)
7. Bagaimana perlakuan atas PPN yang dipungut lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya terutang, atau tidak seharusnya terutang? Perlakuan atas PPN yang dipungut lebih besar atau lebih kecil atau tidak seharusnya terutang: a. Pajak yang dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang atau tidak seharusnya terutang dimana pajak yang salah dipungut tersebut telah disetorkan dan dilaporkan, maka PKP yang memungut pajak tersebut tidak dapat meminta kembali Pajak yang salah dipungut tersebut. Yang dapat meminta kembali pajak yang salah dipungut tersebut adalah pihak yang terpungut dengan syarat Pajak yang salah dipungut tersebut belum dikreditkan atau belum dibebankan sebagai biaya. b. Pihak yang terpungut adalah importir, pembeli barang, penerima jasa, atau pihak yang memanfaatkan barang tidak berwujud atau jasa dari luar Daerah Pabean. c. Dalam hal pajak yang dipungut lebih kecil dari yang seharusnya terutang maka pihak yang melakukan penyerahan harus memungut kekurangan pajak tersebut. Pemungutan kekurangan pajak tersebut dapat dilakukan dengan cara perbaikan Faktur Pajak (untuk penyerahan BKP/JKP) dengan menggunakan SSP (untuk impor dan pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP dari Luar daerah Pabean di dalam Daerah Pabean).
8. Dalam hal terjadi retur Jasa Kena Pajak? Apakah atas PPN yang telah disetor dan dilaporkan dapat dikurangkan atau dikembalikan? Dalam hal terjadi retur Jasa Kena Pajak, maka PPN yang telah terlanjur dipungut, disetor dan dilaporkan oleh PKP yang melakukan penyerahan dapat dikurangkan dengan cara perbaikan Faktur Pajak atas yang berkenaan dengan penyerahan JKP tersebut. Sebagai konsekuensinya baik PKP yang melakukan penyerahan maupun PKP yang menerima penyerahan JKP harus memperbaiki SPT Masa PPN Masa Pajak Faktur Pajak yang diperbaiki tersebut dilaporkan.
9. Bagaimana Perlakuan PPN Impor yang ditagih dengan SPKPBM? Perlakuan PPN Impor yang ditagih dengan SPKPMB : a. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil. b. Atas pembayaran PPN Impor (Pajak Masukan) yang ditagih dengan SPKPBM dapat dikreditkan, sepanjang pembayaran PPN Impor belum diterbitkan SKP-nya oleh Ditjen Pajak tersebut dan tidak termasuk dalam pembayaran (pengeluaran) yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN serta belum dibebankan sebagai biaya. c. Atas pembayaran PPN tersebut dilaporkan pada SPT Masa PPN pada Masa Pajak dilakukan pembayaran.
10. Bagaimana perlakuan PPN atas penyerahan kardus atau pembungkus ke Kawasan Berikat? Atas penyerahan kardus atau pembungkus ke Kawasan Berikat tidak diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM? karena kardus/pembungkus bukan untuk diproses lebih lanjut.
11. Barang-barang apa saja yang termasuk BKP Tertentu yang Bersifat Strategis yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan PPN? Barang-barang yang termasuk BKP Tertentu yang Bersifat Strategis yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan PPN adalah: a. barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang; b. makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan; c. bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan.
12. Barang-barang apa saja yang termasuk BKP Tertentu yang Bersifat Strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN? Barang-barang yang termasuk BKP Tertentu yang Bersifat Strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN adalah: a. barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang; b. makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan; c. barang hasil pertanian oleh petani atau kelompok petani; d. bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan; e. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum; f. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 watt.
13. Apa yang dimaksud dengan bibit dan atau benih yang dibebaskan dari pengenaan PPN? Bibit dan atau benih yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah bibit dan atau benih sebagaimana didefenisikan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/1997, bahwa yang dimaksud dengan bibit dan benih adalah segala jenis tumbuhan atau hewan yang nyata-nyata untuk dikembangbiakan lebih lanjut dalam rangka pengembangan bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.
14. Apakah batasan bahan baku makanan ternak yang dibebaskan dari pengenaan PPN? Bahan baku makanan ternak yang dibebaskan dari pengenaan PPN tidak termasuk Pelengkap Makanan Ternak (Feed Suplement) dan Imbuhan Makanan Ternak (Feed Additive).
15. Apakah defenisi barang hasil pertanian yang dibebaskan dari pengenaan PPN? Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang : a. pertanian, perkebunan dan kehutanan; b. peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau c. perikanan baik dari penangkapan atau budidaya. Yang diserahkan oleh petani atau kelompok petani. Petani adalah orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perburuan atau penangkapan, penangkaran, penangkapan atau budidaya perikanan.
16. BKP Tertentu apa saja yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan PPN? BKP Tertentu yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan PPN adalah: a. Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI untuk melakukan impor tersebut, dan komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri, yang diimpor oleh PT (PERSERO) PINDAD, yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI; b. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN); c. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama; d. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya; e. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional; f. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia; dan g. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Departemen Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI.
17. BKP tertentu apa saja yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN? BKP tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN adalah: - Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah; - Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI, dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT. (PERSERO) PINDAD untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI; - Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN); - Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama; - Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya; - Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diperoleh oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi Pesawat Udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional; - Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diserahkan kepada dan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia dan komponen atau bahan yang diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia; - Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan Nasional yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan atau TNI.
18. JKP Tertentu apa saja yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN? JKP Tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN: a. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi: - Jasa persewaan kapal; - Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh; - Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal; b. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi: - Jasa persewaan pesawat udara; - Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara; c. Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia; d. Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan berupa rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah; e. Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana; dan f. Jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional.
19. Atas impor barang apa saja yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk maka PPN dan PPnBM? nya tidak dipungut? Yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, tidak dipungut PPN dan PPn? BM. BKP yang dimaksud tersebut adalah: a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; b. barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indoensia dan tidak memegang paspor Indonesia; c. barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan; d. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum; e. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; f. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya; g. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; h. barang pindahan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, mahasiswa yang belajar di luar negeri, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di luar negeri sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, sepanjang barang tersebut tidak untuk diperdagangkan dan mendapat rekomendasi dari Perwakilan Republik Indonesia setempat; i. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pabean; j. barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum; k. perlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
20. Barang-barang apa saja yang merupakan objek PPnBM?? Barang-barang yang menjadi objek PPnBM?: a. kendaraan bermotor; b. non kendaraan bermotor, seperti: - Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerima siaran televisi, misalnya lemari es, mesin cuci, televisi. - Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya; - Kelompok pesawat penerima siaran televisi dan antena serta reflektor antena; - Kelompok wangi-wangian; - Kelompok permadani tertentu selain yang terbuat dari serabut kelapa (coir), sutera atau wool atau bulu hewan halus; - Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum; - Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga.
21. Jenis kendaraan bermotor apa saja yang tidak dikenakan PPnBM?? Jenis kendaraan bermotor yang tidak dikenakan PPnBM? adalah CKD, sasis, untuk pengangkut barang, kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 250 CC dan kendaraan untuk pengangkutan 16 (enam belas) orang atau lebih termasuk pengemudi.
22. Jenis kendaraan bermotor apa saja yang dibebaskan PPnBM?? Jenis kendaraan bermotor yang dibebaskan PPn? BM adalah ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan pengangkutan umum; kendaraan protokoler kenegaraan; kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau POLRI, dan kendaraan patroli TNI/ POLRI.
23. Apakah yang dimaksud dengan Stiker Lunas PPN? Stiker Lunas PPN adalah pita yang terbuat dari kertas atau bahan lain yang digunakan sebagai bukti pemungutan dan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan produk rekaman suara maupun produk rekaman gambar.
24. Jenis Stiker Lunas PPN apa saja yang ada? a. Stiker Lunas PPN atas Produk Rekaman Suara:
JENIS DPP PPN TERUTANG Kaset jenis A (berbahasa Indonesia) 8.000 800 Kaset jenis B (berbahasa Asing) 16.000 1.600 Kaset jenis C (berbahasa Daerah) 7.500 750 Compact Disc 1 (Indonesia & campuran daerah)
1. 000 2.000 Compact Disc 2 (Asing & campuran Indonesia) 48.000 4.800 Video Compact Disc K-1 (Indonesia & campuran daerah) 18.000 1.800 Video Compact Disc K-2 (Asing & campuran Indonesia) 50.000 5.000
b. Stiker Lunas PPN untuk Produk Rekaman Gambar:
JENIS DPP PPN TERUTANG JENIS I (Harga Jual s.d 10.000) 10.000 1.000 JENIS II (Harga Jual >10.000 s.d 20.000) 12.500 1.250 JENIS III (Harga Jual >20.000 s.d 40.000) 25.000 2.500 JENIS IV (Harga Jual >40.000 s.d 60.000) 47.500 4.750 JENIS V (Harga Jual >60.000 s.d 80.000) 65.000 6.500 JENIS VI (Harga Jual >80.000 s.d 100.000) 85.000 8.500 JENIS VII (Harga Jual >100.000) 150.000 15.000
1. Bagaimanakah perlakuan PPN atas hasil tembakau? Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas penyerahan hasil tembakau oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir hasil tembakau dihitung dengan menerapkan tarif efektif dikalikan dengan Harga Jual Eceran. Besarnya tarif efektif atas penyerahan hasil tembakau adalah sebesar 8,4 % (delapan koma empat persen).
2. Apakah yang merupakan obyek Bea Meterai (Dokumen-dokumen yang dikenakan BM) berdasarkan Pasal 2 UU BM? a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, contoh: surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan. b. Akta-akta notaris termasuk salinannya. c. Akta-akta yg dibuat oleh PPAT, termasuk rangkap-rangkapnya. d. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu: - Yang menyebutkan penerimaan uang; - Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di Bank; - Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; atau - Yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. e. Surat berharga seperti wesel, promes dan aksep. f. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, yaitu: - Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan; - Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula.
3. Apakah yang bukan merupakan objek Bea Meterai (Dokumen-dokumen yang tidak dikenakan BM) berdasarkan Pasal 4 UU BM? a. Dokumen yang berupa: - Surat penyimpanan barang; - Konosemen; - Surat angkutan penumpang dan barang; - Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen tersebut di atas; - Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang; - Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim; - Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat tersebut di atas. b. Segala bentuk ijazah. c. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayarannya lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu. d. Tanda bukti penerimaan uang Negara dari Kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan bank. e. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintah Daerah dan bank. f. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. g. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lain yang bergerak di bidang tersebut. h. Surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian. i. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
4. Kapan saat terutang Bea Meterai? a. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak : pada saat dokumen itu diserahkan dan diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat (bukan pada saat ditandatangani), misalnya kuitansi, cek, dan sebagainya. b. Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak : pada saat selesainya dokumen itu dibuat, yang ditutup dengan pembubuhan tandatangan yang bersangkutan, misalnya surat perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. c. Dokumen yang dibuat di Luar Negeri : pada saat dokumen itu digunakan di Indonesia
5. Bagaimana cara pelunasan Bea Meterai? a. Menggunakan Benda Meterai (meterai tempel), yaitu : - Meterai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan Bea Meterai, pada tempat dimana tandatangan akan dibubuhkan. - Pembubuhan tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tandatangan ada di atas kertas dan sebagaian lagi di atas meterai tempel. - Jika digunakan lebih dari satu meterai tempel, tandatangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua meterai tempel dan sebagian di atas kertas. - Apabila ketentuan tersebut di atas tidak dipenuhi, maka dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai. b. Menggunakan cara lain yg ditetapkan oleh Menteri Keuangan --> KMK No. 133b/KMK.04/2000. Pasal 1 KMK mengatur bahwa cara lain adalah dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan menggunakan : - mesin teraan meterai, - teknologi percetakan, - sistem komputerisasi, dan - alat lain dengan teknologi tertentu.
6. Dokumen-dokumen apakah yang harus dilakukan Pemeteraian Kemudian dan berapa besar Bea Meterai yang terutang? a. Dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Bea Meterai yang dilunasi adalah sebesar yang terutang pada saat pemeteraian kemudian dilakukan; b. Dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. Bea Meterai yang dilunasi adalah sebesar Bea Meterai yang terutang dan ditambah denda sebesar 200% dari yang kurang dilunasi/terutang; c. Dokumen yang dibuat di Luar Negeri yang akan digunakan di Indonesia.
No. Jenis Dokumen UU BM (1 Jan 86 )- PP No. 7 Th. 1995 ( - 30 April 2000) PP No. 24 Th. 2000 (1 Mei 2000 – skr.) 1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Rp. 1.000,- Rp. 2.000,- Rp. 6.000,- 2. Akta-akta Notaris termasuk salinannya. Rp. 1.000,- Rp. 2.000,- Rp 6.000,- 3. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya. Rp. 1.000,- Rp. 2.000,- Rp 6.000,- 4. Surat-surat yang memuat jumlah uang : a. Yang menyebutkan penerimaan uang b. Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di Bank c. Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank d. Yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Berdasarkan batas harga nominal : a. Sampai dengan Rp 250.000,- tidak dikenakan Bea Meterai. b. Lebih dari Rp 250.000,- s/d Rp 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp 500,-. c. Lebih dari Rp 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp 1.000,-
Berdasarkan batas harga nominal : a. Sampai dengan Rp 250.000,- tidak dikenakan Bea Meterai. b. Lebih dari Rp 250.000,- s/d Rp 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp 1.000,-. c. Lebih dari Rp 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp 2.000,- Berdasarkan batas harga nominal : a. Sampai dengan Rp 250.000,- tidak dikenakan Bea Meterai. b. Lebih dari Rp 250.000,- s/d Rp 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp 3.000,-. c. Lebih dari Rp 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp 6.000,- 5. Cek dan Bilyet giro. Berdasarkan batas harga nominal (sesuai dengan butir 4) --> s/d tg 14 Nop 89, mulai tg 15 Nop 89 tarif Rp 500,- Rp. 1.000,- Rp 3.000,- 6. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep. Berdasarkan batas harga nominal : a. Sampai dengan Rp 1.000.000,-, tidak dikenakan Bea Meterai b. Lebih dari Rp 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp. 6.000,-
Berdasarkan batas harga nominal (sesuai dengan butir 4) Berdasarkan batas harga nominal (sesuai dengan butir 4) 7. Efek dan sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan batas harga nominal (sesuai dengan butir 6)
Berdasarkan batas harga nominal : a. Sampai dengan Rp 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp 1.000,- b. Lebih dari Rp 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp 2.000,- Berdasarkan batas harga nominal : a. Sampai dengan Rp 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp 3.000,- b. Lebih dari Rp 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp 6.000,- 8. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan : a. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan b. Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula. Rp 1.000,- Rp 2.000,- Rp. 6.000,-

Sunday, April 23, 2006

PPN atas Ekspor Jasa

Konsultasi Pajak
PPN atas Ekspor Jasa
Agus Susanto Lihin, Hendra Wijana (Praktisi Pajak)
Pertanyaan:
Saya bekerja di bagian akuntansi pada perusahaan pembuatan software komputer. Perusahaan tersebut
merupakan perusahaan yang masuk dalam kategori penanaman modal asing atawa PMA. Saat ini di
perusahaan tengah dilakukan pemeriksaan pajak oleh aparat pajak setempat.
Oh ya, sebelum jauh. Selain untuk para pelanggan di Indonesia, perusahaan tempat saya bekerja juga membuat
software untuk customer di luar negeri. Jadi, perusahaan melakukan ekspor jasa. Khusus untuk penjualan di
dalam negeri, perusahaan saya mengenakan PPN sebesar 10% dan melaporkan pada SPT Masa PPN.
Sebaliknya, untuk penjualan kepada customer di luar negeri, perusahaan saya tidak mengenakan PPN. Seluruh
penjualan ekspor tersebut juga dilaporkan pada SPT Masa PPN pada kolom Ekspor.
Yang menjadi permasalahan: pada waktu dilakukan pemeriksaan pajak, penjualan kepada customer di luar
negeri, dianggap terutang PPN oleh pemeriksa. Alasannya karena penyerahannya di lakukan di Indonesia.
Mohon bantuan KONTAN untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih.
Maria Theresia,
Jakarta Pusat
Jawaban:
Menurut sifatnya, Pajak Pertambahan Nilai atawa PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri. Hal ini
ditegaskan oleh aturan pajak dalam Surat Penegasan Direktur Jenderal Pajak No: S74/
PJ.321/1991. Butir 1.1
menyebutkan bahwa: Jika jasa secara fisik dilakukan di Indonesia tapi dimanfaatkan di luar negeri, atas
penyerahan jasa tersebut tidak terutang PPN.
Jadi, pendapat pemeriksa yang melakukan pemeriksaan pajak di perusahaan tempat Anda bekerja tidak sesuai
dengan peraturan perpajakan. Agar persoalan ini tidak menjadi masalah di kemudian hari, ada baiknya
perusahaan melakukan klarifikasi secepat mungkin.
Hanya perlu saya ingatkan bahwa perusahaan Anda tinggal membuktikan kepada pemeriksa bahwa software
tersebut akan di manfaatkan di luar negeri. Hal ini bisa dibuktikan dengan kontrak yang di buat antara
perusahaan dengan customer di luar negeri. Sebab, untuk pembuatan software biasanya ada kontrak perawatan
atau maintenance.
www.kontanonline.
com

Wednesday, April 19, 2006

Genjot Pajak di Jakpus

News Indo Pos, 19-April-2006 Genjot Pajak di Jakpus Komisi C DPRD DKI Jakarta menilai bahwa Suku Dinas Pajak Jakarta Pusat belum serius bekerja. Pasalnya, pemasukan sektor pajak dari wajib pajak reklame dan restoran tak kunjung memenuhi target. Komisi C DPRD DKI Jakarta menilai bahwa Suku Dinas Pajak Jakarta Pusat belum serius bekerja. Pasalnya, pemasukan sektor pajak dari wajib pajak reklame dan restoran tak kunjung memenuhi target.
Keluhan tersebut muncul dalam acara rapat kerja Komisi C DPRD DKI Jakarta dengan jajaran Dinas Pajak Jakarta Pusat kemarin. Meski pada 2005, dinas pajak tak memenuhi target, total pemasukan pajak dari dua sektor tersebut, ternyata, ikut dinaikkan pada APBD 2006. "Sebenarnya, tambahan nilai pada target pendapatan wajib pajak pada 2006 masuk akal karena memang peluangnya ada. Persoalannya, kinerja para dinas pajak yang tidak optimal," ujar Mansur Syaerozi, anggota Komisi C DPRD DKI.
Mansyur menjelaskan, banyak potensi pemasukan pajak yang belum digarap. "Misalnya, restoran yang berada di daerah Gambir, satu hari pendapatannya Rp 5 juta. Jadi, kalau wajib pajaknya sebesar 10 persen, sudah dapat Rp 500 ribu. Nah, itu dikali sepuluh hari sudah mencapai Rp 10 juta. Tapi, dikatakan hanya dapat 1,5 juta per bulan. Itu kan tidak rasional," kecam Mansyur.
Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD DKI Firmansyah mengatakan kalau dia merasa heran dengan kinerja dinas pajak. Sebab, selama ini, tidak pernah ada keluhan terkait pemungutan pajak, namun tak bisa memenuhi target. "Kami menemukan banyak potensi pajak yang hilang, terutama di tingkat kecamatannya," ungkap Firmansyah.
Karena itu, ancamnya, bila nanti dalam hasil kajian yang dilaporkan tidak ada kesamaan dengan hasil kajian komisi C, berarti ada indikasi ketidakberesan. "Itu pantas diperiksa. Soalnya, pungutan yang dilakukan tidak jelas namanya," kecamnya.
Menanggapi hal itu, Kasudin Pajak Jakarta Pusat 1 Nizul Azwar berjanji akan membuat kajian secara mendetail. Walaupun diakuinya ada kendala dalam petugas pengutan yang tidak sesuai dengan banyaknya daerah yang akan dikerjakannya. (ers)

Pengusaha Sepatu Bisa Bangkit Lagi

News Indo Pos, 18-April-2006 Pengusaha Sepatu Bisa Bangkit Lagi SURABAYA - Rencana penghapusan PPN dan bea masuk bagi beberapa komoditas - di antaranya tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, elektronika, serta makanan dan minuman-- memberikan angin segar bagi industri tersebut. Sebab, selama ini keempatnya merupakan industri yang terpuruk. Industri sepatu, misalnya, terpukul oleh kenaikan harga BBM dan membanjirnya sepatu asal Tiongkok. Setelah PPN dan Bea Masuk DihapusSURABAYA - Rencana penghapusan PPN dan bea masuk bagi beberapa komoditas - di antaranya tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, elektronika, serta makanan dan minuman-- memberikan angin segar bagi industri tersebut. Sebab, selama ini keempatnya merupakan industri yang terpuruk. Industri sepatu, misalnya, terpukul oleh kenaikan harga BBM dan membanjirnya sepatu asal Tiongkok.
"Ini menjadi kabar yang bagus sekali," ujar Eddy Widjanarko, ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Jatim, kemarin. Penghapusan tersebut akan mempunyai pengaruh yang luas sekali. Yang paling utama adalah berkurangnya ekonomi biaya tinggi. Bea masuk dan PPN mempunyai kontribusi 5-15 persen terhadap biaya produksi sepatu yang masih banyak tergantung pada bahan impor itu..
Selain itu, adanya bea masuk juga menimbulkan beberapa kesulitan bagi pengusaha. Terutama masalah birokrasi dalam mengimpor bahan baku yang selama ini dianggap berbelit. "Penghapusan bea masuk akan mempermudah birokrasi, karena tidak ada lagi masalah yang dicari-cari," kata Eddy kepada Jawa Pos.
Salah satu kesulitan tersebut, kata dia, bahan baku yang diimpor pengusaha baru bisa keluar beberapa hari dari yang seharusnya. Lebih jauh, penghapusan PPN dan bea masuk akan meningkatkan daya saing dan volume ekspor sepatu di Indonesia, karena bisa memangkas biaya produksi sehingga harga jual bisa lebih miring. Seperti diketahui, sepatu Tiongkok telah membanjiri pasaran dengan harga jual yang benar-benar murah, sehingga mampu menggeser sepatu lokal.
Bahan baku impor sepatu secara nasional mencapai 40-60 persen, sedang bagi perusahaan-perusahaan sepatu asing, seperti Korea dan Taiwan, bahan baku impor mencapai 90 persen. "Kalau biaya tinggi bisa berkurang, maka daya saing bisa meningkat," tutur Eddy.
Eddy juga menambahkan, dengan dihapusnya PPN dan bea masuk bagi empat komoditas memang akan menyebabkan penerimaan pemerintah berkurang. Tapi, kedepan, hal ini justru mampu meningkatkan pemasukan dengan mendatangkan devisa dan penerimaan negara yang lebih besar lagi. Jika industri dalam negeri berkembang maka multiplier effect-nya juga besar, misalnya saja penyerapan tenaga kerja. "Penghapusan tersebut sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap dunia industri," pungkasnya. (ina)

 
Current Time:
Please enter your age:: Example: (november 1,1966)




You are days old:
Plus hours old:
Plus minutes old: